Pj. Sekda Terima kunjungan Pebisnis Lichen Provinsi Quanzhou China ke Pemprov Jatim
Pj. Sekda Bobby Soemiarsono mewakili Pemprov Jatim menerima kunjungan audiensi delegasi tiongkok yang dikoordinir oleh Bina Marga Canggih (BMC) di Gedung Binaloka Adikara Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya. Pieter Tjio koordinasi BMC berharap dari kunjungan ekonomi Jatim lebih aktif. Beberapa rencana investasi yang ditawarkan diantara tekstil, solar panel dan asesoris serta alal-alat listrik. Penjajakan rencana investasi industri tekstil, bahan tekstil modern di Nganjuk akan diajakan pembicaraan lebih lanjut. Dikatakan selanjutnya bahwa jatim harus welcome terhadp investasi yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, ketahanan pangan dan penerapan tenaga kerja untuk mensupport hal tersebut, kami punya beberapa teknologi seperti solar panel, solar power dan asesorisnya yang dapat berguna bagi nelayan dan pengairan pertanian yang ramah lingkungan (zero emisi).
Investasi Tiongkok di Jatim direncakan untuk mengurangi mata rantai impor bahan baku dan pasar. Dibutuhkan support dan kolaborasi terutama tantangan Kawasan investasi di Vietnam, Jabar dan KEK Batang Jateng. Salah satu keunggulan Jatim memiliki program investment project ready to offered (IPRO), yaitu Kawasan siap investasi seperti Pelabuhan Probolinggo Teluk Lamong dan Kawasan Industri di Sidoarjo. Kunjungan pebisnis Tiongkok dilanjutkan meninjau layanan terpadu satu atap (PTSP) Dinas Penanaman Modal Pemrov Jatim. Selain melihat kesiapan layanan yang ada, juga tersedia desk konsultasi dan satgas helpdesk. Agenda selanjutnya diadakan penandatanganan LOI (Letter Of Intent) kedua belah pihak sebagai komitmen tindak lanjut kemudahan investasi di Jatim-Quanzhou disaksikan Mr Huang Hui Can mewakili delegasi dan Plh. DMPTSP Jatim.
Dari kunjungan ini, juga dibicarakan kemungkinan realisasi kerjasama antar provinsi (Sister Province) sebagai wadah optimal kerjasama yang saling menguntungkan. Sister province yang sudah ada sekarang dengan pemerintahan Tianjin Tiongkok, dan itupun perlu dievaluasi ulang guna penambahan konten-konten perjanjian lain sesuai perkembangan pemerintahan, industri, teknologi, masyarakat dan budaya agar lebih optimal dan lebih progresif untuk kemanfaatan kedua belah pihak.