Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pastikan Iklim Bisnis dan Investasi di Jawa Timur Tetap Kondusif dan Mudah
dpmptsp.jatimprov.go.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan iklim bisnis dan investasi di Jawa Timur tetap kondusif dan mudah. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mudah tersebut, serta sebagai upaya menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Jawa Timur, DPMPTSP Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan DPMPTSP dan Naker Kota Probolinggo memfasilitasi permasalahan penanaman modal yang dihadapi satu pelaku usaha PMA dan beberapa perusahaan PMDN lain yang berada di wilayah Kota Probolinggo.
Pemerintah Kota Probolinggo melalui DPMPTSP dan Naker Kota Probolinggo mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perijinan satu Perusahaan Penanaman modal Asing. Perusahaan tersebut disinyalir tidak mempunyai perijinan yang sesuai dengan peraturan penanaman modal di Kota Probolinggo. Atas hal tersebut DPMPTSP dan Naker Kota Probolinggo bersama DPMPTSP Provinsi Jawa Timur berupaya memfasilitasi permasalahan penanaman modal yang dihadapi PMA tersebut sebagai upaya tindak lanjut perijinan dan pelaksanaan ketentuan penanaman modal di Kota Probolinggo.
Kegiatan fasilitasi permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan pada Kamis, 17 Juni 2021 bertempat di Hall DPMPTSP dan Naker Kota Probolinggo. Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Fatchur Rozi , Plt Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Probolinggo. Dilajutkan dengan fasilitasi permasalahan penanaman modal yang dipandu oleh Samsul Arifin selaku Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berjalan dinamis dengan upaya mengumpulkan informasi lengkap untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha menghadapi aduan oleh masyarakat tersebut. Samsul Arifin berupaya menggali info dan berupaya memberikan solusi dan bimbingan perijinan agar perusahaan PMA yang bergerak di bidang industri kayu tersebut agar tidak ada kendala perijinannya.
Rapat fasilitasi permasalahan ini juga dihadiri tiga perusahaan PMDN di wilayah Kota Probolinggo. Perusahaan tersebut mayoritas mengalami kendala dalam proses pengisian OSS dan tata cara pelaporan LKPM. Samsul Arifin bersama tim dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur berupaya memberikan solusi dengan atas permasalahan yang dihadapi beberapa perusahaan tersebut cara dilakukan breakdwon OSS milik pelaku usaha dan memberikan bimbingan teknis tatacara pengisian LKPM yang sesuai dengan peraturan BKPM.
Pada rapat fasilitasi ini, satu demi satu permasalahan penanaman modal yang dihadapi para pelaku usaha diurai dan dipetakan untuk kemudian ditemukan solusinya. Antusiasme peserta rapat fasilitasi terlihat dari peserta yang focus mengikuti jalannya rapat fasilitasi serta dari munculnya beragam pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab. Dengan digelarnya rapat fasilitasi tersebut sangat diharapkan agar dapat mendorong terwujudnya iklim investasi yang baik dan kondusif di Kota Probolinggo.(fb)
Kontributor : bidangdalak