Rakor Perencanaan Penanaman Modal Berbagi Kunci Penguatan Investasi Demi Mendongkrak Ekonomi
dpmptsp.jatimprov.go.id – Setelah mengikuti brainstroming bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM PTSP) Provinsi Jawa Timur pada sesi pembukaan, peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal mendapatkan limpahan ilmu, wawasan dan knowledge sharing pada hari kedua pelaksanaan rapat, Selasa (09/03).
Di sesi pertama, digelar diskusi panel antara Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Surabaya Jamhadi dan pakar ekonomi dari UNAIR Gigih Prihantono. Jamhadi memberikan ulasan perihal strategi agar UKM bisa naik kelas. Ketua Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN) Jatim itu juga membagikan analisisnya ihwal potensi ekspor komoditas dan produk-produk Jawa Timur berikut tantangan dan alternatif solusinya.
Sementara Gigih Prihantono di awal paparannya mengulas kondisi makro ekonomi dan investasi Jatim. Kemudian ia mengajak peserta memahami urgensi pemerintah daerah dalam menyediakan informasi berupa “Peluang Investasi”, alih-alih sekedar “Potensi Investasi”. Tak cukup hanya di situ, Gigih juga membeberkan contoh secara detail bagaimana tahap-tahap dalam menyusun Investment Project Ready to Offer (I-PRO).
Di sesi berikutnya, peserta berdiskusi dengan Ketua Bidang 8 BPP HIPMI Andi Mattalitti tentang strategi menjalin kemitraan antara PMA/PMDN dengan UKM. “Kemitraan antara pengusaha besar dengan pelaku usaha kecil dan menengah akan menghasilkan ekosistem bisnis terintegrasi yang bisa meningkatkan kualitas perekonomian, sekaligus mengandung dimensi pemberdayaan ekonomi masyar
akat menuju investasi berkelanjutan,” papar tokoh muda Jatim yang juga dipercaya sebagai Ketua KADIN Kota Surabaya itu.
Di bagian akhir, peserta berdiskusi dengan Ari Basuki, Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Bappeda Prov Jatim. Ari mendorong peserta proaktif membangun sinergi dengan para stakeholder investasi di daerah masing-masing. Selain itu, ia mengingatkan bahwa Jatim berpeluang besar mendongkrak perekonomiannya setelah diterbitkannya Perpres 80 Tahun 2019. “Para kepala daerah harus menunjukkan komitmennya dalam membangun investasi dengan cara menuangkannya dalam perencanaan pembangunan, apalagi bisa berseiring dengan amanat Perpres 80 Tahun 2019”, ungkapnya. (aif)