Profil
16610
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16610,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur merupakan Nomenklatur baru dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

 

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 88 tahun 2016 adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 yang sebelumnya dijadikan pedoman dibentuknya Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Sedangkan bila ditelusuri lebih lanjut lagi, sebelumnya bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 494 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Timur.

 

Dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Gubernur perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagai pengganti Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 88 tahun 2016.

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

      • Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
      • Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
      • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
      • Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-royong”.

Misi :

“Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi,Baik Antar Kelompok, Antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah”.

Motto :

“Melayani Sepenuh Hati”

 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur  sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 terdiri dari atas :

 

Kepala Dinas

 

Sekretariat yang membawahi :

      1. Sub Bagian Tata Usaha.
      2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.
      3. Sub Bagian Keuangan.

 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :

      1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal.
      2. Seksi Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal.
      3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal.

 

Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :

      1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
      2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
      3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

 

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :

      1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
      2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
      3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

 

Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:

      1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal
      2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal
      3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal

 

Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian, membawahi :

      1. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan
      2. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Perekonomian

 

Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup, membawahi :

      1. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat
      2. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Lingkungan Hidup

 

Bidang Pengaduan, Penyuluhan dan Pelaporan Layanan, membawahi :

      1. Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan
      2. Seksi Pelaporan dan Informasi Layanan