DPM PTSP Provinsi Jawa Timur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

DPMPTSP


Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi ekonomi yang cukup tinggi, dan kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional.

Badan Penanaman Modal Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2000 yang sebelumnya dijadikan pedoman dibentuknya Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. Sedangkan bila ditelusuri lebih lanjut lagi, sebelumnya bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 494 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur.

 

Disebutkan dalam Bab X  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 pasal 17 mengenai kedudukan Badan Penanaman Modal yang merupakan unsur pendukung Gubernur dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas yang dilakukan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi antara lain Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya mengenai penanaman modal serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur.

 


Kembali